Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dari Masa ke Masa
Pasca pendudukan Jepang dan setelah meraih kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai berjuang menghidupkan industri-industri yang mendukung perekonomian, salah satunya pariwisata.
Pengelolaan sektor pariwisata mulai dikembangkan ke dalam struktur pemerintahan sejak tahun 1959 di bawah Kementerian Muda Perhubungan Darat, Pos, Telegraf dan Telepon yang dipimpin oleh Menteri Djatikusumo dalam Kabinet Kerja Soekarno. Djatikusumo menjabat hingga 1963.
Selama kurang lebih tiga dekade, nama Lembaga yang bertugas menyelenggarakan hal-hal kepemerintahan di bidang pariwisata mengalami transformasi. Setelah Djatikusumo, tongkat estafet diteruskan oleh oleh sejumlah menteri lain di antaranya Hidajat Martaatmadja (1963-1966), Soerjadi Soerjadarma (1966), Hamengkubuwono IX (1966), dan S.H. Simatupang (1966).
Perlahan namun pasti, selama itu pula industri pariwisata tanah air mulai berkembang dan jumlah wisatawan mancanegara yang berplesir ke Indonesia terus tumbuh.
Tahun 1969, ketika jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 86.000 orang, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 9 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisataan Nasional.
Instruksi presiden ini sekaligus menandai bermulanya pengembangan pariwisata secara formal. Upaya- upaya pengembangan pariwisata disebutkan dalam pasal 4:
- Memelihara/membina keindahan dan kekayaan alam serta kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai daya tarik kepariwisataan
- Menyediakan/membina fasilitas-fasilitas transportasi, akomodasi, entertainment dan pelayanan pariwisata lainnya yang diperlukan, termasuk pendidikan kader
- Menyelenggarakan promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam maupun di luar negeri
- Mengusahakan kelancaran formalitas-formalitas perjalanan dan lalu-lintas para wisatawan dan demikian menghilangkan unsur-unsur yang menghambatnya
- Mengarahkan kebijaksanaan dan kegiatan perhubungan, khususnya perhubungan udara, sebagai sarana utama guna memperbesar jumlah dan melancarkan arus wisatawan.
Tahun berikutnya, 1970, pemerintah berusaha menggenjot sektor pariwisata dengan membentuk Bali Tourist Development Corporation (BDTC). Kala itu, Bali menjadi pilot project pengembangan pariwisata Indonesia sebab jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali melebihi wilayah Indonesia lainnya.
Namun demikian, pemerintah sudah menyadari bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan di Pulau Bali. Oleh sebab itu, dalam kurun 1970 hingga 1980, promosi pariwisata Indonesia digaungkan dengan jargon-jargon seperti “Indonesia, there is more to it than Bali”, “Indonesia, Bali and Beyond”, serta “Indonesia, Bali plus Nine”.
Sejarah Kementerian
Sebelum 1983, sektor pariwisata dikelola oleh direktorat di bawah kementerian atau departemen yang mengurus perhubungan. Baru di tahun ini, kepariwisataan dipisahkan dan didirikan sebagai Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dengan Achmad Tahir sebagai menterinya.
Salah satu kebijakan yang dibuat di masa Achmad Tahir untuk menarik wisatawan mancanegara plesiran ke Indonesia adalah Keputusan Presiden No.15 Tahun 1983. Keppres ini menetapkan kebijakan bebas visa bagi warga negara dari 26 negara. Dalam Keppres tersebut, disebutkan pula 9 bandar udara serta 7 pelabuhan taut sebagai pintu masuk wisatawan ke Indonesia.
Tak hanya untuk menggenjot jumlah wisatawan, menurut Achmad Tahir kebijakan ini juga merupakan langkah strategis untuk memikat para penanam modal untuk pengembangan fasilitas pariwisata. Di kemudian hari, langkah ini berhasil membuka kesempatan lebih luas bagi para perajin dan pengusaha jasa pariwisata untuk menjalankan roda ekonomi.
Selama menjabat sebagai menteri di Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, program unggulan sekaligus terobosan yang dicanangkan Soesilo Soedarman adalah Visit Indonesia Year di tahun 1991. Sejak saat itu pula, Indonesia semakin rutin menjalankan promosi pariwisata ke luar negeri.
Program unggulan lain yang digagas Soesilo Soedarman yang bahkan masih bergaung hingga saat ini adalah Sapta Pesona. Melalui Keputusan Menparpostel tahun 1989, Soesilo Soedarman memperkenalkan program kampanye pariwisata yang dilambangkan dengan matahari bersinar dengan tujuh unsur: keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan.
Melalui kampanye ini, pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya mendorong pariwisata di Indonesia. Masyarakat yang hidup di area wisata diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, tertib, bersih, sejuk karena lingkungan hidup yang asri, indah, menerima wisatawan dengan ramah sehingga menciptakan kenangan yang indah.
Di masa kepemimpinannya pula Gedung Sapta Pesona mulai dibangun. Peletakan batu pertama dilakukan pada 20 November 1991.
Di bawah komando Joop Ave sebagai Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sejak 1993 hingga 1998, industri pariwisata Indonesia berhasil tumbuh signifikan. Berdasarkan data Bappenas, dalam periode 1993/94 hingga 1996/97, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dari 3,4 juta menjadi 5,06 juta. Penerimaan devisa di periode tersebut juga bertambah dari US$ 3,98 miliar menjadi US$ 6,34 miliar.
Dikenal sebagai sosok yang visioner, pria yang kerap dijuluki sebagai “Bapak Pariwisata Indonesia” ini juga giat mendorong pembangunan hotel dan gedung konvensi yang merupakan cikal bakal berkembangnya industri Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition (MICE), sehingga Indonesia dapat secara aktif dan berkesinambungan menjadi tuan rumah berbagai pertemuan internasional.
Joop Ave juga memiliki perhatian begitu besar pada budaya Indonesia. Ia meyakini bahwa kecantikan alam dan budaya Indonesia adalah pintu masuk untuk memperkenalkan bangsa ini pada dunia. Pada 1993, Joop Ave bersama pematung legendaris asal Bali, Nyoman Nuarta, menggagas pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana di Jimbaran, Bali. Patung GWK, yang diresmikan tahun 2018, kini menjadi salah satu primadona pariwisata Pulau Dewata.
Abdul Latief dilantik sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya oleh Presiden Soeharto. Namun, ia hanya menjabat selama sekitar 3 bulan, yakni sejak 16 Maret hingga 21 Mei 1998. Pada 17 Mei 1998 ia mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatannya
di kabinet Pembangunan VII. Di tahun tersebut, Indonesia mengalami pergolakan politik. Pengunduran diri Abdul Latief terjadi hanya berselang beberapa waktu dengan lengsernya Presiden Soeharto.
Marzuki Usman merupakan seorang ekonomi (ekonom) yang ditunjuk oleh Presiden B.J. Habibie sebagai Menteri Negara Pariwisata, Seni dan Budaya di Kabinet Reformasi Pembangunan. Ia dilantik di bulan Mei 1998 dan menyelesaikan masa kerja September 1999.
Pada masa itu, Indonesia masih dalam Dekade Kunjungan Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, tahun 1998 dan 1999 sebanyak masing-masing 4,6 juta dan 4,7 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia.
Sebelum Hidayat Jaelani dilantik, posisi Menteri Pariwisata dan Kesenian sempat dijabat oleh Giri Suseno Hadihardjono selama sebulan di tahun 1999, tepatnya sejak September hingga Oktober.
Hidayat Jaelani menduduki jabatan ini setelah dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid di bulan Oktober dan berakhir pada Agustus 2000.
Meski kondisi politik dan pemerintahan belum stabil, Indonesia masih berhasil menarik minat lebih banyak turis mancanegara untuk plesiran ke Indonesia. Tahun 2000, Indonesia menerima 5 juta wisatawan dari luar negeri.
I Gede Ardika menggantikan posisi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata saat jabatan presiden masih diampu oleh Abdurrahman Wahid. Namun demikian, ia dapat bertahan di posisi tersebut setelah presiden berganti menjadi Megawati Soekarnoputri di tahun 2001.
Selama ia menjabat, terjadi tiga insiden pemboman di Tanah Air – Bom Bali 2002, JW Marriot 2003 dan Kedutaan Besar Australia 2004. Hal tersebut bukan hanya menjatuhkan banyak korban, tetapi juga mengorbankan industri pariwisata sebab banyak negara mengeluarkan larangan perjalanan ke Indonesia.
Menurut data BPS, pada tahun 2002, jumlah wisatawan mancanegara yang telah menyentuh angka 5 juta orang , turun merosot ke 4,4 juta di tahun 2003 yang kemudian Kembali mengalami kenaikan di tahun 2004 menjadi 5 juta orang. Alhasil , hal ini pun berdampak dengan naik turunnya pendapatan negara sebesar US$ 4 miliar dari devisa tersebut.
Perlahan namun pasti, sektor pariwisata Indonesia bangkit. Jero Wacik menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di kedua periode pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni di Kabinet Indonesia Bersatu dan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Di awal masa jabatannya di periode pertama, tepatnya tahun 2005, kepariwisataan Indonesia kembali diguncang krisis pasca peristiwa Bom Bali II. Namun demikian, denyut pariwisata segera hidup lagi setelahnya.
Pada 2008, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menghidupkan kembali program Visit Indonesia Year yang sempat mati suri. Langkah ini meningkatkan kunjungan turis asing ke Indonesia sekaligus memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional.
Dengan anggaran sebesar Rp 200 miliar, ia mengklaim program tersebut berhasil, dilihat dari target devisa yang terlampaui. Yang semula diharapkan US$ 6,7 miliar, ternyata mencapai US$ 7,5 miliar. Di antara periode pertama dan kedua, jabatan Menteri Pariwisata sempat diampu oleh Muhammad Nuh selama 20 hari.
Dalam periode keduanya, Jero berperan dalam proses UNESCO mengakui keris, wayang, batik, angklung, tari saman dan subak sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia.
Tahun 2011, Jero Wacik meluncurkan Wonderful Indonesia. Waktu itu, promosi pariwisata Indonesia semakin gencar hingga merambah dunia perfilman global. Film berjudul Eat, Pray, Love yang dibintangi Julia Robert menampilkan keindahan Bali. Selain itu, reality show asal Prancis berjudul Koh Lanta juga melakukan syuting di Indonesia, tepatnya di Raja Ampat, Papua Barat.
Setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu ditunjuk oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Jero Wacik. Saat itu, Jero Wacik beralih menduduki posisi menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Meski hanya menjabat tiga tahun, Mari mampu terus menggenjot jumlah wisatawan mancanegara dan pendapatan devisa negara dari pariwisata. Sejak 2011 hingga 2014, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perempuan pertama ini mampu meningkatkan jumlah turis asing dari 7,6 juta menjadi 8 juta dan 8,8 juta. Adapun devisa negara tumbuh dari US$ 8,5 miliar, menjadi US$ 9,1 miliar dan US$ 10 miliar dalam periode yang sama.
Dalam periode ini pula, industri ekonomi kreatif semakin mendapat perhatian dari pemerintah.
Kepariwisataan Indonesia meraih berbagai capaian penting di bawah kepemimpinan Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata. Indeks daya saing pariwisata Indonesia berdasarkan World Economic Forum terus meningkat. Dari peringkat 50 di tahun 2015, Indonesia naik perlahan ke posisi 42 di tahun 2017 dan 40 di tahun 2019.
Sektor pariwisata juga berhasil menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Angkanya tumbuh dari 12,2 miliar dollar AS pada 2015, US$ 13,6 miliar tahun 2016 US$ dan 15 miliar pada 2017.
Sejumlah penghargaan juga berhasil diraih. Tahun 2019, Indonesia memenangkan 11 penghargaan dari 4 kategori pada ajang ASEAN Tourism Award 2019. Indonesia dan Malaysia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia 2019 oleh Global Muslim Travel Index (GMTI).
Sepanjang 2014-2019, Kementerian Pariwisata memperkenalkan “10 Bali Baru” sebagai program unggulannya. Sepuluh Bali baru tersebut yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka
Sejak dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama memperkenalkan misi utamanya untuk memajukan sektor pariwisata di Indonesia melalui lima destinasi super prioritas. Kelima destinasi tersebut adalah Danau Toba di Sumatra Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Manado di Sulawesi Utara, Borobudur di Jawa Tengah dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.
Pada Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo, Kementerian Pariwisata kembali menangani urusan ekonomi kreatif. Sebelumnya, sektor ekonomi kreatif dikelola oleh Badan Ekonomi Kreatif.
Di tahun pertama masa jabatannya, Wishnutama diuji dengan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni pandemi COVID-19. Beragam rencana pengembangan harus ditunda untuk memprioritaskan kesehatan.
Namun demikian, pertengahan 2020, Kemenparekraf memperkenalkan program Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) sebagai bentuk adaptasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi. CHSE juga menjadi faktor penting dari pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif agar lebih berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, ke depan, industri pariwisata dan ekonomi kreatif akan dikembangkan dengan lebih beorientasi pada kualitas. Di sektor pariwisata, salah satu strateginya adalah dengan menyasar segmen wisatawan dengan tingkat pengeluaran tinggi. Adapun di sektor ekonomi kreatif, produk-produk ekspor berdaya saing akan lebih dikembangkan.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang menteri, Wishnutama didampingi oleh seorang wakil, Angela Tanoesoedibjo.
Pada saat melakukan reshuffle pada jajaran menteri dalam kabinetnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk menunjuk Sandiaga Uno untuk menggantikan posisi Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada kesempatan berjumpa dengan media seusai pelantikan pada Rabu, 23 Desember 2020, Sandiaga mengatakan akan meneruskan program-program yang telah dicanangkan oleh Wishnutama dan fokus pada upaya-upaya membangkitkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif pasca dilanda krisis akibat pandemi COVID-19.
Profil Menteri
Klik foto untuk melihat detail
Perjalanan logo Wonderful Indonesia
Kemenparekraf Saat ini
Menghidupkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Era New Normal
Setelah dijabat oleh Wishnutama Kusubandio selama lebih kurang satu tahun, jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beralih pada Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga ditunjuk Presiden Joko Widodo ketika melakukan reshuffle kabinet di pengujung 2020.
Pada Rabu, 23 Desember 2020, Kemenparekraf menggelar acara serah terima jabatan dari Wishnutama kepada Sandiaga di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta. Pada hari itu, Sandiaga menyatakan komitmennya untuk meneruskan program-program yang sudah dicanangkan oleh Wishnutama, terutama yang bertujuan membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif Indonesia lebih berkelanjutan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19.
SUMBER: BIRO KOMUNIKASI
Menurut Sandiaga, Presiden Joko Widodo secara khusus memintanya untuk bergerak cepat mengembangkan lima destinasi super prioritas. Pengembangan yang dimaksud meliputi infrastruktur, seni budaya, hingga sumber daya manusia. Kelima destinasi tersebut adalah Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Borobudur di Jawa Tengah, Danau Toba di Sumatra Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Likupang di Sulawesi Utara.
Sepanjang 2020, Wishnutama telah meletakkan fondasi yang baik dengan mengarahkan pengembangan pariwisata yang berfokus pada kualitas daripada kuantitas. Dari yang semula mengejar angka kunjungan, kini lebih memprioritaskan memberi pengalaman berkesan dan unik bagi wisatawan agar lebih nyaman berlibur di Indonesia sehingga menarik devisa lebih besar. Wishnutama memperkenalkan program Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) untuk memberikan kenyamanan bagi para pelaku industri pariwisata dan wisatawan selama dan pascapandemi.
CHSE, yang kini disebut oleh Sandiaga sebagai K4 (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan), telah berlangsung hingga hari ini. Hasil yang diharapkan dari penerapan program CHSE adalah pemberian sertifikasi kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata. Sertifikasi bisa menjadi jaminan kepada wisatawan dan masyarakat, bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kesehatan, kebersihan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Dengan adanya sertifikasi CHSE, masyarakat tidak perlu lagi merasa khawatir untuk melakukan kegiatan wisata. Dengan kata lain, CHSE menjadi faktor terpenting dari pengembangan quality tourism selama masa pandemi COVID-19, bahkan setelah pandemi berlalu.
Kemenparekraf juga meluncurkan Standard Operating Procedure (SOP) yang wajib diterapkan berbagai stakeholder di industri pariwisata dan ekonomi kreatif mulai dari hotel, restoran, hingga tempat wisata untuk memastikan mereka menerapkan CHSE.
“Tahun 2021 adalah momentum tahap awal pemulihan kita, tetapi kita harus disiplin dalam melakukan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE. Sosialisasi, program kemitraan, hingga dana hibah akan terus kita lakukan,”
SANDIAGA UNO
pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2020
“Tahun 2021 adalah momentum tahap awal pemulihan kita, tetapi kita harus disiplin dalam melakukan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE. Sosialisasi, program kemitraan, hingga dana hibah akan terus kita lakukan,” kata Sandiaga pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2020.
Sandiaga menekankan tiga strategi utama untuk menghidupkan kembali industri pariwisata adalah melalui inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Inovasi dibutuhkan karena dalam waktu singkat perlu ada perubahan yang mendasar dalam pembenahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Adaptasi juga menjadi faktor yang sangat penting mengingat Indonesia dihadapkan dengan pandemi COVID-19, sehingga industri pariwisata dan ekonomi kreatif perlu menerapkan adaptasi kebiasaan baru yakni CHSE. Adapun kolaborasi juga diperlukan karena untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dibutuhkan keterlibatan semua pihak.
Di sisi ekonomi kreatif, di awal 2021 Kemenparekraf mendorong ekonomi kreatif untuk dikembangkan dengan pendekatan 3G yakni gercep (gerak cepat), geber (gerak bersama) dan gaspol (garap seluruh potensi untuk menyelamatkan lapangan kerja di sektor ini).
Menurut Sandiaga, Kemenparekraf akan memberikan pendampingan dan peningkatan kompetensi bagi para pelaku di 17 subsektor ekonomi kreatif. Hal ini dilakukan agar para pelaku ekonomi kreatif mampu bertransformasi dan beradaptasi di tengah akselerasi digital.
Rencana ini akan melengkapi program pengembangan ekonomi kreatif yang diperkenalkan Wishnutama di masa kepemimpinannya, yakni #BeliKreatifLokal. Gerakan ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha di bidang industri kreatif seperti fesyen, kuliner, dan kriya untuk bangkit kembali setelah terdampak oleh pandemi.
Dalam gerakan #BeliKreatifLokal, Kemenparekraf menggandeng sejumlah pihak seperti Blibli, Gojek, Grab, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blue Bird, dan KontrakHukum. Kerja sama yang dilakukan meliputi penyaluran penjualan produk melalui platform transportasi daring seperti Gojek dan Grab, hingga marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Dalam Gerakan ini, para pelaku usaha kreatif juga akan dibantu untuk melakukan co-branding hingga pendampingan konsultasi hukum untuk pendirian badan hukum usaha.
Program-program Kemenparekraf untuk sektor ekonomi kreatif tersebut tentu sejalan dengan program pemerintah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), yang juga didukung oleh 12 kementerian dan lembaga lain di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Gernas BBI 2021 diluncurkan di Bali, tepatnya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pada Senin, 11 Januari 2021.
“Gerakan ini sebagai bentuk kampanye nasional dalam mendorong pelaku UMKM untuk go digital, serta lebih meningkatkan kehadiran produk-produk lokal yang inovatif dan memiliki daya saing tinggi dengan memaksimalkan kearifan lokal sebagai ciri khas,” kata Sandiaga.
Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipercaya mampu berkontribusi lebih banyak lagi untuk PDB nasional dengan potensinya yang sangat besar. Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan alam yang indah, namun juga memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang beragam mulai dari kuliner nusantara, musik, hingga seni pertunjukan. Dengan lebih dari 199 tarian, 724 bahasa daerah dan 1.340 suku bangsa, Indonesia jelas memiliki daya tarik luar biasa bagi wisatawan dalam hal wisata budaya.
Sementara itu diversifikasi produk dan destinasi wisata yang saat ini sedang dikembangkan lewat destinasi super prioritas di luar Bali, tentu akan menjadi strategi jitu untuk menarik lebih banyak wisawatan ke Indonesia. Dengan pariwisata yang semakin berkembang, industri kreatif yang mengelilingi pariwisata juga diharapkan bisa berkembang lagi di Indonesia.
